SAKTI Bali Ungkap Modus Korupsi LPD, Pertama Sungguh Mengejutkan

 SAKTI Bali Ungkap Modus Korupsi LPD, Pertama Sungguh Mengejutkan

BEBER DATA-Teja dari SAKTI Bali merilis data tren tindak pidana korupsi dan penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dari penyelidikan hingga persidangan.

DENPASAR, NETIZENINDONESIA-Pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menjadi aktor terbanyak melakukan korupsi pada periode tahun 2016 – 2020. Adapun pengurus LPD yang ditindak dalam kasus korupsi sebanyak 19 orang dari total 98 orang dari beragam kasus. Data ini terungkap dalam Peluncuran Data Trend Penindakan Korupsi di Bali oleh Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Se Dunia, di Denpasar baru-baru ini.

“Setelah Pengurus LPD disusul ASN/PNS sejumlah 17 orang dan aparatur desa sejumlah 10 orang,” kata Kordinator Program Trend Korupsi Sakti Bali Teja Wijaya. Selanjutnya menurut Teja, ketua organisasi/kelompok, bendesa adat, bupati, ketua atau anggota DPR kabupaten/kota anggota keluarga DPRD, serta konsultan dan Dirut BUMN sampai akademisi.

Berdasarkan aktor juga dipetakan modus yang dilakukan antara lain penggelapan 13 kasus, laporan fiktif 10 kasus, penyalahgunaan wewenang dan mark up masing-masing 6 kasus. Selain itu ada 3 kasus gratifikasi, penyalahgunaan anggaran dan pungutan liar. “Modus kasbon juga dilakukan dalam kasus korupsi ini yang sering terjadi di lembaga perkreditan desa. Terdapat kasus diantaranya anggaran ganda, pemerasan dan suap,” kata Teja.

Total kerugian akibat kasus korupsi secara keseluruhan (50 kasus) yang terjadi selama periode 2016-2020 sendiri adalah sebesar Rp 63,649 miliar. Menurut Teja data yang dipublikasi adalah kasus yang diungkap oleh penegak hukum. Mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai putusan hukum di pengadilan. Sedangkan kasus yang sempat muncul ke publik tidak diproses lebih lanjut tidak dimasukkan dalam data yang dipublikasi.

Masih kata  Teja publikasi trend ini bertujuan memberikan informasi seluas-luasnya kepada publik mengenai pengetahuan jumlah kasus beserta pemetaan sektor, aktor dan modus. “Masyarakat juga bisa menjadikan informasi ini sebagai pemahaman baru untuk mencegah prilaku korupsi,” tandas Teja.

Sementara itu pada kesempatan yang sama pegiat anti korupsi I Nyoman Mardika mengatakan masalah korupsi khususnya di tingkat desa disebabkan pemahaman regulasi dan mekanisme pelaporan masih lemah. Dia mengangkat contoh  aturan susah jelas melarang desa melakukan pungutan. Tapi di lapangan sering ditemui adanya pungutan-pungutan.”Secara faktual fakta (korupsi) lebih tinggi dari data yang dilaporkan (Sakti),” kata Mardika.

Hal senada disampaikan pengamat LPD I Nengah Yasa Adi Susanto. Menurutnya lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor terjadinya penyelewengan LPD. Sering terjadi pengawas (panureksa) Justru tidak memilik kompetensi untuk melakukan pengawasan. “Bagaimana bisa melakukan pengawasan kalau panureksanya tidak paham arus uang atau neraca. Kalau lembaga pengawasnya benar saya yakin tidak ada masalah,” kata Adi.

Selain itu di sejumlah kasus ada LPD yang berdiri tanpa dipayungi perarem (patung hukum adat). Padahal dengan perarem pengurus lebih berhati-hati atau takut melakukan penyelewengan karena bisa terancam sanksi adat. “Kalau sanksi diatur dengan hukum adat maka orang lebih takut pada sanksinya,” ujar Adi. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *