Pinjaman Online Tebar Teror, Westra: Gak Usah Dibayar

 Pinjaman Online Tebar Teror, Westra: Gak Usah Dibayar

LAWAN TEROR PINJOL-Podcast netizenindonesia membahas jebakan pinjaman online yang mejerat masyarakat.

DENPASAR,NETIZENINDONESIA- Sekitar lima tahun belakangan, banyak bermunculan perusahaan yang menawarkan kredit dengan cara mudah, tanpa survey lokasi atau jaminan. Masyarakat mengenalnya pinjaman online (pinjol). Cukup buka aplikasi lewat ponsel sudah bisa mendapatkan pinjaman sesuai keinginan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Masyarakat justru masuk dalam jebakan pemilik aplikasi pinjol. Bunga kredit mencekik dengan ulah debt collector yang bikin panik.

“Saya tidak kenal, tiba-tiba ditelepon ditawari pinjaman dengan syarat mudah. Cukup KTP dan nomor rekening selesai,” tutur Agus, mantan nasabah pinjol di Denpasar. Dia lantas mencoba pinjam 10 juta. Uang itu cair dalam hitungan jam dengan persyaratan foto KTP dan nomor rekening. “Uang saya terima utuh, dengan tenor 1,5 tahun, totalnya 15 juta,” aku warga Denpasar ini. “Tapi waktu pinjam kedua dipotong dan debt collectornya nagihnya bikin stress, sehari bisa puluhan kali menelepon dengan nomor berbeda,”sambung Agus.

Itulah sekilas pengakuan korban pinjol yang dibahas tuntas dalam Podcast Netizenindonesia di ASA Coffee, Renon, Denpasar, bersama narasumber Putu Armaya (Direktur YLKI Bali), DR.Ketut Westra,SH,MH (akademisi FH Unud) dan Yan Jimmy Hendrik Simarmata (Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Keuangann dan Perizinan OJK Bali). Podcast yang ditayangkan di chanel youtube netizenindonesia ini dipandu pengacara senior Agus Samijaya.

Pengakuan Agus itu, kata Putu Armaya banyak diadukan warga Denpasar lainnya ke YLKI. “Ada mahasiswa sampai pinjam di 50 aplikasi. Jadi gali lubang tutup lubang. Kita ada yang kasusnya sudah kita laporkan ke polisi tapi setahu saya belum sampai pengadilan,”ungkap Armaya.

Lantas apa kata Jimmy Hendrik dari OJK? “Lewat Satgas Waspada Investasi sudah banyak aplikasi perusahaan pinjaman online ilegal diblokir. Sementara yang legal sanksinya sesuai ketentuan dan kewenangan OJK,” ujar Jimmy Hendrik sembari berpesan telp OJK di nomor 157 untuk mengecek legal tidaknya perusahaan penyedia kredit online.

Sementara, Westra menyampaikan pihak penyedia kredit bisa diadukan secara pidana atau perdata. Apalagi, bila perusahaan tersebut ilegal, sudah jelas operasionalnya juga melawan hukum. Perjanjian dengan nasabah bisa dinilai tidak sah bahkan berpotensi terjadi perbuatan melawan hukum, perjanjian tidak sah,  bisa dibilang tidak pernah ada. Ini akan lebih lengkap dibawa ke pengadilan bila penagihan menggunakan cara teror, menyebarkan data pribadi, membuka privasi bahkan pornografi. “Itu sudah masuk pidana, bisa kena UU ITE, KUHP dan lainnya,”tegas ahli hukum perdata Unud ini. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *