Perkantoran dan Mal di Denpasar Terapkan Aplikasi Peduli Lindungi

 Perkantoran dan Mal di Denpasar Terapkan Aplikasi Peduli Lindungi

PASANG BARCODE-Kantor pemerintah di Pemkot Denpasar mulai memasang barcode pedulilindungi guna memutus penyebaran covid 19.

DENPASAR, NETIZENINDONESIA- Kantor pemerintah yang ada di lingkungan Pemkot Denpasar mulai hari ini Senin (20/9) menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Beberapa barcode sudah terpasang di beberapa kantor pemerintah salah satunya di Kantor Wali Kota Denpasar.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan penerapan aplikasi ini juga diterapkan di kantor desa/kelurahan hingga ke kantor Wali Kota Denpasar. Tak hanya itu, Mal Pelayanan Publik Sewakadharma Lumintang juga menerapkan aplikasi ini. “Mulai Senin kami di Denpasar menerapkan aplikasi PeduliLindungi ,” katanya, Minggu (19/9).

Namun Dewa Rai menambahkan, untuk besok ada beberapa kantor yang belum bisa menerapkan aplikasi ini. Hal ini dikarenakan belum semua kantor mendapat QR Code PeduliLindungi ini. “Tapi yang pasti untuk Kantor Wali Kota, Mal Pelayanan Publik Sewakadharma dan beberapa kantor sudah menerapkan, dan memang ada beberapa yang belum karena usulan QR Code-nya belum turun,” katanya.

Dewa Rai menambahkan penggunaan aplikasi ini berlaku bagi pegawai maupun pengunjung yang masuk perkantoran. Ini juga berlaku bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukan ataupun dokumen lainnya di Sewakadharma Lumintang. “Mau tidak mau semua nanti harus menerapkan, karena ini akan jadi suatu hal yang wajib dalam upaya pengendalian Covid-19. Dengan aplikasi ini akan membatasi pengunjung yang datang ke kantor, termasuk bagaimana status kesehatan orang tersebut, apakah OTG, sudah divaksin  atau bagaimana,” imbuhnya.

Pihaknya pun meminta masyarakat untuk segera mengunduh aplikasi ini karena tak hanya digunakan saat ke kantor pemerintahan, namun juga ke hotel, mal, objek wisata, termasuk perjalanan melalui bandara dan pelabuhan. Penerapan aplikasi ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2021 tentang Penguatan Protokol Kesehatan dalam Tata Kelola Instansi Pemerintah dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *