Lakukan Pelanggaran, Desa Adat Kesiman Tutup Ashram Krishna Balaram

 Lakukan Pelanggaran, Desa Adat Kesiman Tutup  Ashram Krishna Balaram

PENUTUPAN ASHRAM-Prajuru Adat Kesiman menyerahkan surat penutupan pada pengurus Ashram.

DENPASAR, NETIZENINDONESIA- Ashram Krishna di Padanggalak, Denpasar, Minggu (18/4/2021) ditutup Desa Adat Kesiman.  Penutupan dipimpin Jro Bendesa Adat Kesiman, I Ketut Wisna didampingi Prajuru Adat dan Pacalang. Forum Komunikasi Taksu Bali dan pihak berwajib turut hadir di lokasi.

I Ketut Wisna menyatakan ritual di Ashram tersebut telah bertentangan dengan dresta adat Bali dan menggunakan cara-cara Sampradaya di dalam Ashram ini. Berdalih untuk tempat belajar Weda, ternyata dalam praktikya mengembangkan ajaran Sampradaya non dresta Bali yang sangat menyimpang dengan ajaran Hindu Bali.

Ketut Wisna menambahkan pihaknya mulai terusik ketika ada utusan datang dari Ashram Krisna Balaram meminta permakluman dan izin menggunakan Setra Adat Kesiman untuk upacara pembakaran jenazah dari Ashram mereka namun ditolak. Dari sini, pihak desa adat lantas melihat lebih mendalam aktivitas di dalam Ashram yang ternyata telah terjadi banyak penyelewengan kegiatan ritual dresta adat Bali di Ashram tersebut.

‘’Berpedoman dengan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat dan Surat Keputusan Bersama PHDI – MDA Provinsi Bali, kami turun sidak dan menutup segala aktivitas ritual di Ashram tersebut. Kami sudah serahkan surat penutupannya dan Pacalang beserta masyarakat kami akan mengawasi aktivitasnya. Jika masih membandel, kami akan kenakan sanksi adat,’’ tegas Jro Bendesa Made Wisna.

Sementara Sekretaris Umum Forkom Taksu Bali, Khismayana Widjanegara mengatakan, pihaknya akan mendukung dan selalu ada bersama Desa Adat di seluruh Bali mengawal keberadaan dresta adat dan Hindu Bali. Surat Keputusan Bersama (SKB) Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) – MDA ( Majelis Desa Adat ) yang telah melarang kegiatan Sampradaya di wawidangan Desa Adat, merupakan upaya penegakan dresta Hindu Bali, budaya dan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur Bali. ‘’Kami yang terdiri 40 elemen ormas, peguyuban, yayasan dan sanggar seni budaya Bali, tidak ada kompromi untuk perusak dresta, adat dan budaya yang bernafaskan Hindu Bali,’’ tegas Khismayana.

Koordinator Tim Hukum Bali Metangi, I Komang Sutrisna, SH., menegaskan, gerak langkah Desa Adat untuk melakukan sidak, turun ke lokasi Ashram dan melakukan penutupan atas aktivitas ritual yang melenceng dari Dresta Adat memiliki kekuatan hukum yang kuat.  Desa adat, tambah Sutrisna, memiliki tugas dan wewenang sesuai Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, terdapat dalam bagian kesatu, Pasal 21, yang mengatakan Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala.

Sementara SKB PHDI-MDA Bali, lanjut Sutrisna, menegaskan, Majelis Desa Adat Kabupaten/Kota dan Kecamatan beserta Prajuru Desa Adat se-Bali untuk secara bersama-sama melaksanakan salah satunya, melarang Sampradaya non-dresta Bali di Bali menggunakan pura dan wawidangan-nya, tempat-tempat umum/fasilitas publik, seperti jalan, pantai, dan lapangan untuk melaksanakan kegiatannya.

Selain itu, melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberadaan Sampradaya non-dresta Bali di Bali dalam pengembanan ajarannya. ‘’Ashram ini sudah diawasi, dipantau dan akhirnya diketahui pengembangan ajaran Sampradaya non dresta Bali, sehingga dapat dilakukan pelarangan dengan melakukan penutupan aktivitasnya,’’ tegas Sutrisna. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *