Kejati Bongkar Korupsi Sewa Rumdis Sekda Buleleng

 Kejati Bongkar Korupsi Sewa Rumdis Sekda Buleleng

KASUS BARU-Kasi Penkum dan Humas A.Luga Harlianto beri keterangan terkait korupsi di Pemkab Buleleng.

DENPASAR,NETIZENINDONESIA – Kejaksaan Tinggi Bali kembali membongkar kasus dugaan korupsi di wilayah Pemkab Buleleng. Kali ini, kasus dugaan korupsi anggaran sewa rumah dinas jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng. Kasi Penkum dan Humas Kejati Bali, A Luga Harlianto, Rabu (17/03) menyatakan dalam APBD Kab. Buleleng Tahun 2014 s/d saat ini terdapat anggaran Sewa Rumah Jabatan Sekda Kabupaten Buleleng. “Untuk diketahui Pemkab Buleleng, hingga saat ini memang tidak mempunyai rumah jabatan untuk pejabat Sekretaris Daerah (Sekda),” terang Luga, di Kejati Bali, Renon Denpasar.

Kata Luga, sewa Rumah Jabatan Sekda ini sejak Tahun 2014 sampai 2020 tertera di perjanjian sewa antara PPK (Pejabat Pelaksana Kegiatan) pada Sekda Kabupaten Buleleng dengan pemilik rumah.  Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan jaksa penyelidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali ditemukan dalam kegiatan sewa rumah tersebut terdapat unsur penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Luga menyebut bahwa tindakan tersebut melanggar Permendagri No. 37/2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011dan perubahan Nomenklatur Lampiran Permendagri No. 22/2011 (TA 2012), No. 37/2012 (TA 2013), No. 20/2013 (TA 2014), hingga Permendagri No. 33/2019 (TA 2020).

Pelanggaran terhadap Permendagri tersebut mengarah kepada unsur pasal 3 UU RI. No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ‘’Berdasarkan hasil ekspose, dari keterangan 12 orang pada tahap penyelidikan dan data berupa SP2D ditemukan unsur-unsur sewa rumah jabatan Sekda tersebut melanggar hukum sebab rumah yang disewakan rumah pribadi oknum Sekda tersebut,” bebernya.

Penyidikan ini, lanjutnya masih penyidikan bersifat umum dan akan segera dilakukan pemeriksaan saksi-saksi untuk kemudian menetapkan tersangka. “Berdasarkan data dalam SP2D ditemukan kerugian negara sebesar Rp 836.952.318, “ jelasnya. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *