Gandeng Pemkot, PN Denpasar Luncurkan Layanan MI dan YU Dilan

 Gandeng Pemkot, PN Denpasar Luncurkan Layanan MI dan YU Dilan

KERJASAMA-Walikota Jaya Negara dan KPN Sobandi menandatangani MoU pelayanan pengadilan di Mal Sewaka Dharma Denpasar.

DENPASAR,NETIZENINDONESIA-Inovasi Meja Informasi dan Layanan Khusus Pengadilan Negeri Kelas I A Denpasar (MI dan YU Dilan) resmi melayani warga Kota Denpasar di Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma Kota Denpasar. Dimulainya layanan inovasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Walikota Denpasar, IGN Jaya Negara bersama Ketua PN Denpasar, Sobandi di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, Selasa (6/4).

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Pj. Sekda Kota Denpasar, I Made Toya serta instansi terkait lainnya yang hadir secara daring. Walikota  IGN Jaya Negara dalam sambutanya mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen Pemkot Denpasar dengan Pengadilan Negeri Denpasar dalam upaya melakukan sinergi pemenuhan kemudahan  layanan publik agar senantiasa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. “Inovasi pelayanan publik milik Pengadilan Negeri Denpasar bertajuk Mi dan YU Dilan  di Mal Pelayanan Publik ini dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi, surat keterangan maupun mengajukan permohonan yang berkaitan dengan layanan di Pengadilan Negeri Denpasar,” ujar Jaya Negara.

Sementara Ketua PN Denpasar, Sobandi menyampaikan kerjasama ini dapat memberikan kepastian bahwa pengadilan hadir bagi masyarakat Denpasar. “Atas kerjasama ini kami mengucapkan terimakasih dan kedepan kami berharap inovasi ini dapat menjadi terobosan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima dari pengadilan negeri,” jelasnya.

Untuk diketahui bahwa inovasi ini memberikan pelayanan informasi, surat keterangan (e-raterang) yaitu tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dipidana karena kealpaan ringan atau alasan politik dan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan secara badan hukum yang merugikan keuangan negara, serta pendaftaran gugatan dan surat permohonan (e-court).(ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *