Dirjen Badilum Prim Haryadi: Tidak Semua Perkara Pidana Berujung Penjara

DENPASAR,NETIZENINDONESIA-Mahkamah Agung menggelar pembinaan teknis dan administrasi yustisial di Hotel Sheraton, Kuta, Bali, Jumát (9/4/2021). Kegiatan ini diikuti seluruh pimpinan Mahkamah Agung dan pejabat eselon I yang ikut serta memberikan pembinaan kepada pimpinan, hakim, panitera, dan sekretaris pengadilan tingkat pertama dan banding di seluruh Indonesia via daring.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Badilum Prim Haryadi memberikan pembinaan terkait dengan  penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum. Menurutnya penerapan keadilan restoratif sendiri merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak  pidana serta korbannya sendiri. “Hukum yang adil di dalam keadilan restoratif tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompensasi dan kesimbangan dalam setiap aspek kehidupan,” ungkap Prim Haryadi.

Selain memaparkan dasar hukum penerapan keadilan restoratif di lingkungan Mahkamah Agung  ia juga memaparkan perkembangan penerapannya di berbagai pengadilan yang ada di lingkungan peradilan umum dibawah Mahkamah Agung. “Lewat penerapan keadilan restoratif  secara perlahan menyebabkan  tidak semua perkara pidana harus berujung hukuman penjara. Hal ini disebabkan adanya konsep  keadilan restoratif sebagai mekanisme penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu akan mendorong terwujudnya asas-asas peradilan  cepat, sederhana dan berbiaya ringan,”imbuh mantan Ketua PN Denpasar ini. (ais)