Didatangi Komisi III DPR RI, Kepala Kanwil Kemenkumham: Lapas Over Kapasitas 200 Persen

DENPASAR,NETIZENINDONESIA-Komisi III DPR RI, Sabtu (10/4/2021) melakukan kunjungan kerja ke Bali, salah satunya ke Kantor Wilayah Kemenkumham Bali di Renon,Denpasar. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Jamaruli Manihuruk menyampaikan beberapa masalah diantaranya penanganan orang asing dan kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Bali. “Lapas sekarang sudah over kapasitas 200 persen,”ungkap Jamaruli Manihuruk.

Adanya peredaran narkoba didalam lapas menurut Jamaruli Manihuruk juga menjadi persoalan serius di lapas selain over kapasitas. Persoalan lain adalah mengenai keimigrasian terkait pendeportasian warga asing. Jamaruli Manihuruk menambahkan saat ini, Imigrasi banyak mendeportasi orang asing yang bermasalah. “Kami telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing  serta melakukan operasi pengawasan orang asing bersama instansi terkait,”imbuh Jamaruli Manihuruk.   

Lantas apa kata anggota Komisi III sebagai mitra Kemenkumham. Ketua Tim Komisi III DPR RI, Adies Kadir mengimbau perluya merancang kebijakan yang efektif dan tegas untuk menunjang program seperti mengatasi masalah over kapasitas. Terkait dengan peredaran narkoba di lapas/utan, hal tersebut disarankan agar bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian melalui sidak dan penggeledahan secara rutin.

Hal lain yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI terkait keberadaan tenaga kerja asing yang ilegal terutama yang bekerja di sektor pariwisata, diimbau kepada pihak Imigrasi agar segera dilakukan penertiban. “Kami imbau kepada semuanya agar memperbaiki kinerja sehingga kita semua akan menjadi lebih baik,”kata Adies Kadir.

Acara tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Pejabat Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkumham Bali. Kegiatan juga diikuti secara daring oleh Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se￾Provinsi Bali.(ais)