Belum Jatuh Tempo, Aset Nasabah BPR Legian Dilelang, Agus Sujoko: Tim Likuidasi Ngawur

 Belum Jatuh Tempo, Aset Nasabah BPR Legian Dilelang, Agus Sujoko: Tim Likuidasi Ngawur

AJUKAN GUGATAN-Agus Sujoko selaku kuasa hukum Budi menggugat Tim Likuidasi BPR Legian ke pengadilan.

DENPASAR, NETIZENINDONESIA-Pemidanaan bos BPR Legian, Titian Wilaras selama 8 tahun penjara belum juga menyelesaikan masalah di bank yang beralamat di Jalan Gajah Mada Denpasar. Pasalnya, setelah dibentuk Tim Likuidasi BPR Legian, persoalan lain malah bermunculan. Ada nasabah, I Putu Budi W, warga Denpasar yang merasa dirugikan atas cara penyelesaian pasca penutupan izin operasional Bank BPR Legian. Melalui kuasa hukumnya, Agus Sujoko dan Ari Indrajaya, Minggu (31/10) mengatakan tim likuidasi banyak merugikan kliennya karea pinjaman belum jatuh tempo disuruh melunasi. “Klien kami punya kredit di BPR Legian Rp 3,5 miliar dengan jangka waktu pembayaran 11 tahun. Agunannya tanah di Denpasar dan Karangasem. Selama empat tahun berjalan, klien kami membayar secara rutin sesuai ketentuan,” jelas Agus Sujoko.

Dibeberkan pengacara yang mengawali karir di PBHI Bali itu, pihak tim likuidasi, meminta kreditur segera melunasi kredit di BPR Legian. Ketentuannya, apabila tidak membayar, tim  likuidasi akan menjual agunan atau jaminan di bank. Padahal sesuai perjanjian pinjaman baru jatuh tempo pada 2026 mendatang. Karena tak mampu membayar, tim likuidasi menjual tanah di Denpasar dan Karangasem dibawah harga jual saat ini.

Masalahnya lagi,  meski sudah menjual agunan di bank, tim likuidasi tetap meminta kreditur melunasi sisa pinjaman. “Tim Likuidasi ini sudah bertindak ngawur sehingga merugikan klien kami. Seharusnya tim likuidasi melihat situasi saat ini dan memberikan relaksasi perpanjangan kredit terhadap pelaku usaha yang terkena dampak Covid-19,” tegas Agus Sujoko.

Oleh karea itu, imbuh Agus Sujoko, kliennya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar dan mengajukan blokir ke BPN Denpasar dan Karangasem. Dalam salah satu gugatannya, meminta pengadilan membatalkan lelang tanah yang menjadi agunan di BPR Legian. “Kami sudah daftarkan gugatan ke PN Denpasar 25 Oktober lalu,” pungkas Agus Sujoko. Sementara itu, tim likuidasi BPR Legian yang dihubungi pada Minggu sore tidak menjawab telpon.

Seperti diketahui, Izin usaha PT BPR Legian dicabut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 21 Juni 2019. Pencabutan izin dilakukan setelah pemegang saham dan pengurus gagal menyehatkann BPR Legian dalam jangka waktu pengawasan khusus selama 2 bulan, sejak 28 Maret 2019 hingga 28 Mei 2019.

Pencabutan izin usaha BPR Legian ini dilakukan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-103/D/03/2019 tertanggal 21 Juni 2019. Kepala OJK Kantor Regional 8 Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Elyanus Pongosada, menyatakan pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan penyehatan terhadap BPR Legian dalam jangka waktu pengawasan khusus, sehingga izin usahanya dicabut. Dengan pencabutan izin usaha PT BPR Legian, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *