Kasus Rumjab Eks Sekda Buleleng, Ahli Pidana Unud: Bukan Pelanggaran Hukum

 Kasus Rumjab Eks Sekda Buleleng, Ahli Pidana Unud: Bukan Pelanggaran Hukum

BERSAKSI-Ahli hukum pidana Unud, Ariawan saat menjadi saksi di pengadilan negeri Denpasar.

DENPASAR, NETIZENINDONESIA–Kejati Bali telah memeriksa sekitar 15 orang saksi serta menyita sejumlah dokumen terkait dugaan kasus sewa rumah jabatan (Rumjab) eks Sekda Buleleng. Ahli hukum pidana Unud, DR. I Gusti Ketut Ariawan berpendapat dalam kasus tersebut tidak ditemukan pelanggaran pidana. Menurut Ariawan, sewa rumjab Sekda yang dilakukan Pekab Buleleng tidak melanggar hukum karena didasarkan pada Permendagri Nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.  Dasar lainnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buleleng tentang APBD. Perda tersebut diteken langsung Bupati Buleleng sebagai kepala daerah.“Saya sudah mengkaji isi perda dan permendagri tersebut. Saya simpulkan tidak saya temukan perbuatan melanggar hukum,”ujar Ariawan dikonfirmasi, Minggu (18/4/2021).

Dijelaskan Ariawan, sewa rumjab yang dipraktikkan Puspaka juga dilakukan Wabup Buleleng I Nyoman Sutjidra. Pun demikian,  Sutjidra baru-baru ini telah mengembalikan uang ke kas daerah yang dianggap sebagai kerugian negara. Ditegaskan, jika terjadi kesalahan dalam penerapan peraturan, maka bisa dibatalkan aturan di atasnya. Perbup dapat dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah. Jika Pergub yang salah, maka yang membatalkan adalah Mendagri. “Jadi, kalau ada kesalahan, yang dibatalkan adalah peraturannya bukan orangnya yang dipidana,” tandasnya.

Sewa rumjab juga diatur dalam Permendagri Nomor 11/2007 perubahan Permendagri Nomor 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah. Aturan lainnya yaitu Permendagri Nomor 37/2011. Selain itu, Ariawan menyebut bila dikaitkan dengan Pasal 3 UU No 20/2001 tentang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 KUHP juga tidak terpenuhi unsurnya.

Ariawan melihat Puspaka tidak terindikasi menyalahgunakan wewenang karena penerbitan Perbup dan SK Bupati atas perintah undang-undang. Di mana daerah yang tidak memiliki fasilitas rumjab bisa menyewa dengan ketentuan yang diatur. Ditanya tentang rumjab yang disewa adalah rumah pribadi Puspaka dan perjanjian dilakukan dengan istrinya, Ariawan menyebut hal itu sah karena sertifikat rumah atas nama istrinya. “Perjanjian sewa dilakukan sesuai nama yang ada di dalam sertifikat,” imbuhya.

Dikonfirmasi terpisah, Kasi Penkum Kejati Bali A. Luga Harlianto menyatakan proses penyidikan umum masih tetap berlanjut. Kendati demikian, ia mengaku menghormati pendapat ahli. Menurutnya secara umum apa yang disampaikan Ariawan juga sudah disampaikan Puspaka saat dipanggil sebagai saksi. Semua keterangan Puspaka juga akan menjadi pertimbangan penyidik. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa saksi ahli untuk membuat terang.

Luga menambahkan, setelah semuanya terang barulah penyidik menentukan ada atau tidaknya pelanggaran tindak pidana. Jika ditemukan pelanggaran, maka akan ada tersangka. “Kami punya tanggungjawab  pada masyarakat untuk mengungkapkan masalah ini secara jelas dan terang,” pungkasnya. (ais)

Related post

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *